Sugeng Endarsiwi

  Ir. Sugeng Endarsiwi

  Ir. Sugeng Endarsiwi Sistem manajemen pengolahan air di Indonesia merupakan kombinasi antara kebijakan pemerintah, teknologi pengolahan, dan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Berikut penjelasan lengkapnya: 💧 1. Struktur Pengelolaan Air di Indonesia Pemerintah Pusat dan Daerah : Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air bertanggung jawab atas kebijakan nasional, sementara PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) mengelola distribusi air bersih di tingkat daerah. Badan Pengelola Wilayah Sungai (BWS) : Mengelola sumber daya air lintas wilayah administratif. Peran Swasta dan Masyarakat : Dalam beberapa daerah, swasta terlibat dalam pengolahan air limbah dan penyediaan air minum. 🏭 2. Proses Pengolahan Air Bersih Pengambilan Air Baku : Dari sungai, danau, atau air tanah. Koagulasi dan Flokulasi : Menambahkan bahan kimia untuk mengikat partikel kotoran. Sedimentasi : Partikel berat mengendap di dasar. Filtrasi : Air disaring melalui pasir ata...

 Tangerang June 27, 2025  My Latest Project in Printing Ink & Packaging about Halal Certification The relationship between halal certification for ink and packaging and HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) though from different perspectives. Halal Certification for Ink and Packaging Halal certification ensures that: Inks, adhesives, and coatings used in packaging do not contain haram (forbidden) substances, such as alcohol or animal-derived ingredients from non-halal sources. HACCP and Chemical Hazards HACCP focuses on identifying and controlling chemical, biological, and physical hazards in food production. In the context of packaging: Ink migration is considered a chemical hazard. HACCP plans must assess whether substances from packaging (like solvents or photoinitiators in ink) could leach into food. When we talk about ink and packaging as chemical hazards in the context of HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), we're focusing on how certain...

The published videos and information included are not intended to serve as a substitute for consultation with a professional. Specific issues, concerns & conditions always require the advice of an appropriate professional advisor. The use of the contained information is at the user's own discretion. Tangerang: Juni 27, 2025 IR. SUGENG ENDARSIWI (Printing Ink & Printing Production Manufacture)  

UU Kewarganegaraan mengenal 4 asas kewarganegaraan: ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan warga negaranya. Terkait asas kewarganegaraan ini,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  atau UU Kewarganegaraan memuat sejumlah asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut. Asas ius sanguinis  atau ( law of the blood ) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan gubungan darah atau keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Secara sederhana, dengan asas ini, kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan kewargangeraan orang tuanya. Asas ius soli  atau ( law of the soil ) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Di Indonesia, asas ini diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak yang kemudian peraturannya diatur lebih rinci dalam undang-u...

 Ir. Sugeng Endarsiwi Mahasiswa Program Pascasarjana Univ. Esa Unggul Jakarta  (Candidate) MAP === Advokasi Koalisi Framework  adalah pendekatan strategis dalam advokasi kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor atau kelompok yang memiliki kepentingan dan nilai yang sama untuk bekerja sama dalam memengaruhi kebijakan. Framework ini dikenal juga sebagai  Advocacy Coalition Framework (ACF)  dan dikembangkan oleh  Paul Sabatier  dan rekannya pada akhir 1980-an. 1. Tujuan Utama ACF bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan publik berubah dalam jangka panjang (biasanya lebih dari satu dekade), dengan fokus pada peran koalisi aktor (stakeholder) yang memiliki keyakinan dan nilai yang sama. 2. Komponen Utama ACF a. Subsystem Kebijakan Fokus ACF adalah pada  policy subsystem , yaitu area kebijakan tertentu (misalnya, kebijakan lingkungan, pendidikan, kesehatan). Dalam subsistem ini, berbagai aktor (pemerintah, LSM, akademisi, media, dll.) be...